undang undang kepolisian 2002. UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. undang undang kepolisian 2002

pelayanan kepada masyarakat, yang terdapat dalam Undang-Undang No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Polri bertanggung jawab dalam mengupayakan, mencegah dan mengeliminasi dari setiap gejala yang mungkin muncul dan berkembang ditengah masyarakat. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap pelu adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Meskipun dalam ujian, soal tentang UU Kepolisian hanya muncul beberapa butir soal saja, akan tetapi materi ini dinilai penting untuk menambah poin penskoran. Tugas polisi di Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. Undang -undang No mor 2 Tahun 20 02 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Salah satu dasar dari UU Kepolisian Negara Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 adalah ketetapan MPR tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor. I. Peraturan Kepolisian adalah…. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 ke-2 yang dimana Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukumnya masing – masing. Undang-Undang ini berbicara. 9 tahun 1998, Pasal 13 1 Undang-undang No. Beli koleksi Undang Undang Kepolisian online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU RI No. c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keduanya akhirnya menikah di kantor polisi. Apr 2, 2022 · 9. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. 81, TLN NO. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG. _____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. D. UMUM : Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga status hukum. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraPolisi yang bersangkutan, serta perlu adanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil diskresi tersebut. 2 tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. 2. Data diperbaharui pada 29/9/2023. 6. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. , 5. UU No. Feb 26, 2021 · Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. 2 tahun. 2. . Implikasi dari UU No mor 2 Tahun 2002 tentang Polri terhadap fungsi tugas k epolisian tidak sebaik yang terdapat dalam berbagai rumusan yang terdapat dalam substansi Undang-Undang tersebut, tetapi sangat banyak dipengaruhi berbagai persoalan politik dan sosial, karena banyak kalangan beranggapan bahwa kewenangan yang. Sebelum mengetahui apa saja yang dapat dilakukannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu KPK. UU No. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Dalam pasal 13 Undang-undang No. Dan Bapak Suwitno Yutye Imran, SH,. Undang-undang Republik Indonesia No. 2013 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. B. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian) maka semakin tegas diatur tentang peranan Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Mencabut : UU No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No. Undang-undang Kepolisian, yang secara resmi dikenal sebagai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,. 45 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di. bahwa dalam rangka. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang -undangan; 2. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Article - Fungsi Kepolisian Pasal 2 dalam UU ini disebutkan Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA CIBEUNYING KALER . Al Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 1, Januari 2021 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 94 dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Disamping itu adanya beberapa instrumen hukum yang sebelum lahirnya Undang-undang No. Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang No. Tugas dan Fungsi Satuan Pengamanan (Satpam) Pertama-tama, perlu dipahami bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU 2/2002”) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:. “, penjabaran tugas Kepolisian di jelaskan lagi apada Pasal 14 UU. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah: Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (3), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR-RI Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang- Undang No. Pasal 5 ayat (1),. Gagasan tersebut disampaikan oleh Fraksi PPP. Pasal 12 ayat (2) UU No. Dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 ini yang dimaksud dengan: Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai. Kerjasama Interpol Menurut Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 Kerjasama, bantuan dan hubungan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 dan dalam Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2012 tentang kepolisian, khususnya dalam Pasal 41 & 42. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. menegakkan hukum; dan c. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011tentang Komisi Kepolisan Nasonal. Memberikan perlindungan,. Kepolisian C. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA . Mar 8, 2020 · Pertimbangan UU 2 tahun 2002 tentang Polri adalah: bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Memelihara keamanan dan. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara. kewenangan kepolisian dan/atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KomisiSalah satu undang-undang terkait lainnya yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nomor. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Anggota Polri adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,. UU No. Pertimbangan PP 60 tahun 2017 tentang Izin Keramaian dan Kegiatan Politik adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan. Sesuai dengan pasal 1 UU kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pengertian dari anggota kepolisan adalah. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. polisi tidak terlepas dari peran penegakan hukum dalam hal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Download: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil,. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia didalamnya mengatur secara tegas tentang kepolisian meskipun belum secara terperinci dan masih terdapat kekurangan-kekurangan, tapi dirasa telah cukup membantu polisi dalam memberikan pedoman pada saat Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. , M. KPK sendiri memiliki kewenangan khusus yaitu dimana di dalam struktur organisasi KPK, telah ada pihak Kepolisian dan juga Kejaksaan. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Harga Undang Undang Kepolisian - UU RI Nomor 2 Tahun 2002. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Uu 02 2002. Pegawai khusus dalam pemerintahan. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan Penyiaran. 2. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik. Oknum polisi yang minta uang untuk menghentikan proses pidana dan melenyapkan barang bukti dapat dikenakan jerat hukum pidana, pelanggaran kode etik, disiplin Polri. 2 tahun 2002. menegakkan hukum; dan c. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya: melaksanakan pengaturan. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. 2 Tahun 2002 ) & Undang-Undang Pertahanan Negara ( UU No. A. : UU 2 2002. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. 134. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Harga Buku Ori UU KEPOLISIAN NEGARA RI UU RI No. 4 Oleh karena 1 Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang. ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 1997. Batasan Diskresi Kepolisian Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 1. Serta. 000. H. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. UUD 1945 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang POLRI. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta Nov 21, 2021 · Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan PP 42 tahun 2010 tentang Hak Anggota Polri. 1 Bandung. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan. Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:21 a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; melindungi. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung. Rp10. 4169, LL SETNEG : 11HLM. Teori dan praktik empiris. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Tahun 2002 bahwa : “Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut Kepolisian Negara ialah . Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. Pegawai pemerintahan negara D. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat b. POLISI REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH Mezi Nikmat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Jl. 4. Tribratanews. Mengingat 1. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki. UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. UU No. REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 2 Tahun 2002, Latar. 1 Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 3. Sehingga, soal penanganan. Berdasar Undang – undang Kepolisian, segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi, adalah disebut : A. polri. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana C. UNDANG-UNDANG NO. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. UU No. 2002. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa, Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. 33 Tahun 1999. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.